Ada Apa Dengan TV One dan Metro TV?

Tentunya masyarakat bertanya dengan keberadaan TV One dan Metro TV dengan tiba-tiba menghentikan tayangkan live pada edisi jumat, 17 Mei 2013 terhadap persidangan terpidana Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman yang dihadiri para saksi-saksi seperti AF, LHI dan sebagainya.

Biasanya kedua media tersebut selalu menayangkan persidangan korupsi secara live hingga selesai, tapi setelah AF bersaksi acara live diberhentikan dan dilanjutkan dengan acara lain. Sangat disayangi sekali, media-media langsung menghentikan siarannya karena kesaksian AF menguntungkan PKS dan dianggap berlawanan dengan opini dituduhkan atau dibangun sejumlah media selama ini.

Sedangkan Pada berita-berita selanjutnya, di sore dan malam hari, kedua TV tersebut hanya menayangkan cuplikan-cuplikan “tertentu.” Karena media pasti tidak mau malu dan pasti akhirnya tetap memvonis salah LHI karena media mau citra dirinya tetap baik, memiliki integritas dan media TAK PERNAH SALAH… (Inilah kekuatan media mainstream saat ini mereka begitu mudah untuk membangun opini).

Pertanyaan: Ada apa sebenarnya di balik pemberhentian tayang live tersebut? Perlu kita pertanyakan integritas kedua media tersebut, masihkah independen atau telah diintervensi si pemilik modal? untuk kepentingan politik menjelang pemilu 2014? Apakah benar ada upaya media ingin menghancurkan PKS?

Bisa kita bayangkan jika media telah dikuasai politik? Bisa kita bayangkan informasi yang disuguhi selalu memihak pada pemiliknya? Bisa kita bayangkan informasi yang dituangkan selalu akan menjatuhkan lawan politik?

Apapun media sajikan jangan ditelan mentah, jangan digunakan reference utama, jangan digunakan sebagai patokan mutlak dan sebaiknya lihatlah segala masalah dari segala sisi atau istilah kerennya lihatlah dari segala ilmu agar termasuk penonton kritis dan pembaca yang cerdas sehingga bisa membedakan antara opini dan fakta karena saat kita hidup di zaman intelektualitas

Andai kedua media tersebut tetap setia menayangkan berita tersebut tentu akan terungkap kebenaran sesungguhnya, tentunya masyarakat semakin tahu mana opini dan fakta, atau jangan-jangan kedua media tersebut tak ingin masyarakat untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya atau sengaja mengelabui masyarakat dengan menayangkan informasi sepotong-potong. Walaupun kedua media menghentikan penayangan live, insya Allah masyarakat tidak akan tertutup mata hati untuk mencari kebenaran dari media social dan media alternatif lainnya yang masih setia menyampaikan informasi yang valid.

Sumber: [dakwatuna]

Ray Rangkuti: PKS Hebat Karena Kadernya

Banyak pengamat dan pakar yang memprediksi bahwa perolehan suara PKS di pemilu 2014 akan terjun bebas. Bahkan beberapa lembaga survey pun sudah gencar mempublikasikan hasil survey nya yang menempatkan PKS di urutan bawah.

Pendapat mereka ini dilandasi oleh prahara yang tengah menerpa Partai Dakwah ini. Tapi mereka lupa bahwa PKS itu bukan Partai Tokoh atau Figur, PKS adalah Partai Kader.

Hal ini diakui oleh Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia.

Menurut Ray, PKS akan selamat pada Pemilihan Umum 2014 mendatang, jika kader-kadernya yang ada di bawah tidak terpengaruh isu ini. Sebab kunci penyelamatan PKS bukan dari para elitnya, tetapi kader-kadernya.

Bahkan Ray memuji sikap Presiden PKS Anis Matta yang sering turun ke bawah. Sikap itu memang perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kebanggaan kader PKS.

“Karena yang saya lihat tipikal PKS ini kadernya hebat. Jadi kalau kadernya lemah dan tidak melakukan akselerasi ya kemungkinan tidak tembus PT,” kata dia.

Meminjam istilah seorang penulis, Partai kader seperti ILALANG. Hari ini dipotong, maka tidak berapa lama kemudian dia akan tumbuh dan kembali bersemi. Bahkan ketika ilalang di semprot dengan racun, bukannya mati malah tambah menggunung dan tumbuh subur. Hanya ada satu cara memusnahkan ilalang ini, dibongkar akarnya dan ditanami tanaman lain. Perlahan-lahan ilalang akan lenyap.

Membasmi PKS tidaklah mudah jika hanya menangkap dan memenjarakan katakanlah 10 orang induk pimpinan ( mulai dari ustd hilmi, fahri, anis mata, LHI dll) tidak akan menenggelamkan PKS, suara PKS tidak terjun bebas. Karenanya digunakanlah berbagai cara termasuk melenyapkan organisasinya/ pembubaran PKS (membongkar akarnya).

Para pengamat lupa bahwa orang cenderung melihat siapa penumpang kapalnya bukan kapalnya. ambil contoh ringan fakta di lapangan berdasar pemilu yang lalu.

“ bahasa kasarnya saya benci PKS karena kasus sapi nya, tapi tokoh yang dicalonkan ini saya suka ,karena ia merakyat dan selalu ada ketika kami butuh, kami butuh pemimpin seperti ini dan itu adalah kader PKS dan itu artinya suara untuk PKS”

Kader adalah kekuatan PKS sebenarnya, bukan para tokoh atau elit partainya. Pimpinan boleh berganti, tapi rumah mereka tetap satu. Rumah Dakwah. (umi/sbb/vvn)
Redaktur: Saiful Bahri

Sumber: dakwatuna

PKS BUKAN MIE INSTAN!

By: Ust Nandang Burhanudin

****

Semua pasti kenal dan pernah merasakan yang namanya mie instan. Karakternya hampir sama: cepat saji. mudah dibawa. Namun harus diingat, efeknya tidak tahan lama, mudah basi, dan tentu menurut penelitian ahli medis: berpenyakit!

Ada yang bertanya, mengapa kader-kader PKS begitu solid malah makin solid setelah kasus LHI?

Jawabannya mudah:

PERTAMA: Interaksi kader-kader PKS di semua jenjang tidak berlangsung instan, minimal 3-6 tahun. Waktu selama itu, dipastikan cukup mengenal karakter-tabiat-dan watak seorang kader yang pasti berbeda satu sama lain.

Dalam interaksi itu, plus-minus sebagai manusia jamak terjadi. Ada masalah hutang piutang, masalah RT, ketersinggungan, hingga masalah komitmen. Layaknya manusia kebanyakan, hal itu lumrah terjadi dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun jika tuduhan itu hingga tingkat: hobi main perempuan, hobi korupsi, nampaknya terlalu mengada-ada dan semua kader pasti merasa tersinggung dan menolak keras.

KEDUA: Setiap kader yang ditunjuk mewakili PKS, tugas utamanya adalah BERDAKWAH. Jadi apapun di PKS, sifatnya bukan TAKRIM (pemuliaan) tapi TAKLIF (penugasan).

Memang, yang paling mencolok dari interaksi sosial kader-kader PKS adalah setelah banyaknya kader-kader yang "DITUGASKAN" berdakwah di parlemen, eksekutif, birokrasi, dan level-level "basah" lainnya.

Fitnah "basa-basah" ini mulai memunculkan syakwasangka. Entah karena kesibukan atau miskomunikasi, fitnah ini pula yang membuat beberapa kader "merasa" disingkirkan. Padahal jika sadar akan misi awal berdakwah, tak akan ada yang merasa termarjinalkan.

Namun, faktor tabiat dan karakter bawaan tadi, tak sedikit memunculkan ketersinggungan. Seakan ada "gap" jika seorang kader sudah menjadi Gubernur, Bupati/walikota, Aleg DPRRI atau DPRD. Kader-kader dibawah terjangkiti "ghil" (ketidakenakan hati), bahwa jerih payah mereka dilupakan. Sebaliknya para qiyadah merasa, tugas sebagai pejabat publik teramat banyak. Di sini sekali lagi, masalah komunikasi dan interaksi sosial paling menentukan.

KETIGA: Sistem Pembinaan PKS terstruktur dan massif.

Inti dari pembinaan di PKS sebenarnya lebih pada penekanan Hablum minallah dan hablumminnas. Namun direalisasikan dalam KERJA NYATA membangun negeri dengan penuh dedikasi tinggi.

Banyak yang menghubung-hubungkan PKS dengan IM di Mesir. Ini tidak terlalu salah. Karena memang buku-buku inspirasi pergerakan PKS, banyak menggunakan buku-buku IM, gerakan paling produktif di dunia. Disamping tidak menafikan buku-buku dari Salafy, Persis, NU, Muhammadiyah juga digunakan sebagai pembanding memahami realitas.

Target jalinan cinta dengan Allah adalah: terlatih khatam-hafal Al-Qur'an, Qiyamullail, Shaum Sunnah, Zakat, Haji. Selain itu dilatih juga untuk menjalin cinta dengan manusia melalui Yayasan, Sekolah, Baksos, Rumah Sakit, Shadaqah, Kurban, Olah raga, Kerja Bakti, dan menjadi donatur atau fasilitator bagi masyarakat tidak mampu. Maka prinsip PKS dalam interaksi sosial adalah:

1. Manjauhi perdebatan masalah ikhtilaf FIQH. Di PKS, kita akan temukan kader-kader dengan latarbelakang berbeda bahkan berasal dari semua ormas yang masih satu kiblat, satu Nabi, satu Al-Qur'an, hanya berbeda pemahaman Fiqh saja.

2. Menjauhi kebanggaan masalah suku atau asal muasal kedaerahan. Di PKS, biasa terjadi pengurus DPW-DPD di Jabar dipimpin kader-kader dari etnis Jawa, Makassar, atau Sumatera. Namun di daerah lain pun sama, di Jateng-DIY-Riau-Kaltim-Sumatera banyak kader-kader etnis Sunda yang menjadi pengurus teras di PKS.

3. Menjauhi kebanggan gelar pendidikan, dan delegasi penugasan (tauzhif) diberikan atas dasar kafaa'ah (kemampuan) bukan karena asal bergelar pendidikan. Maka di PKS, seorang kader yang berprofesi sebagai tukang bangunan bisa jadi memimpin grup halaqoh yang diisi sarjana.

KEEMPAT: Misi besar PKS adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, yang otomatis tantangannya harus berhadapan dengan mafia-mafia penguasa negeri ini.

Maka kader-kader PKS dari awal sudah sadar, efek dari komitmen membangun kemandirian negeri dan bangsa, akan dibenturkan dengan berbagai fitnah.

Di sini, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengingatkan:

"Wahai Ikhwan, sungguh aku sama sekali tak khawatir jika seluruh dunia bersatu untuk melibas kalian. Sebab dengan izin Allah, kalian lebih kuat daripada mereka. Tapi aku khawatirkan 2 hal menimpa kalian:

1. Aku khawatir kalian melupakan Allah, hingga Allah membiarkan kalian.
2. Atau kalian melupakan ikhwah-ikhwah, hingga akhirnya satu sama lain saling memperdayai."

Jadi, sikap solid kader-kader PKS bukan didasari kegilaan pada qiyadah, atau ketaatan buta terhadap pengurus partai, namun lebih didasari pada kenyataan: Tidak mudah menemukan komunitas yang memadukan keshalihan ritual-sosial dengan langkah nyata di tataran nyata dan berefek komunal.

[facebook/pksjatim1]

Dibalik Rencana Pembubaran PKS, AS Takut Ada Moursi Kedua

"Membaca Arah Tuduhan Korupsi Sapi dan Wahabi"

By: Nandang Burhanudin

Sejak Masa Penjajahan hingga beberapa kali Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah dan diupayakan penghapusan atas eksistensinya.

Buya HAMKA, ulama kharismatik Indonesia yang mendunia mengatakan, “Seketika terjadi Pemilihan Umum, orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu, untuk alat kampanye, nama “Wahabi.” Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi, sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi."

Sekarang “Wahabi” dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini.

Sejatinya, umat sudah mulai paham. Bahwa ajaran Islam sesungguhnya, bukan sekedar hapal ribuan ayat Al-Qur'an, paham ribuan hadis Nabi. Namun ajaran Islam itu harus diimplementasikan dalam independensi sikap dan totalitas akhlak mulia. Maka kita paham, mengapa Musabaqah Tilawah Al-Qur'an didukung besar-besaran? Sebab di situ ada UANG BESAR. Demikian haji, difasilitasi. Karena di masalah haji, ada berlipat-lipat materi yang kasat mata dikorupsi.

Umat terus dieperdaya. Aktivitas keislaman yang sebataas mengibar-ngibarkan bendera Laa Ilaaha Illallaah, namun tanpa didukung perjuangan riil yang membumi. Insya Allah akan tetap didukung, malah jika perlu diberi pengamanan khusus dari kalangan Polri hingga TNI. Tapi jika perjuangan Islam yang menentang terhadap arogansi dan menolak perbudakan modern, pasti digembosi sesuai pesanan Big Bos.

Ternyata, AS lebih menganggap bahaya kemerdekaan Indonesia dengan swasembada SAPI daripada sekedar teriakan Laa Ilaaha Illaah, Allaahu Akbar di seminar-seminar. Karena saat Indonesia berhenti mengimpor sapi, itu sama dengan upaya merongrong ekonomi AS. Ada yang tahu, berapa setiap tahun nilai impor sapi Indonesia dari AS-Australia? Pasti mencengangkan bukan?

Ternyata bagi Paman Sam, swasembada kedelai bagi pengrajin tahu-tempe Indonesia, jauh lebih membahayakan daripada aksi teror para teroris kacangan di Indonesia. Mau tahu berapa milyar dollar "setoran" impor kedelai Indonesia ke AS?

Ternyata bagi Barat, lebih berbahaya kedaulatan energi daripada paham Wahabi. Karena paham Wahabi di Saudi sendiri sudah lama mati.

Ini yang dipelajari Moursi, saat ini. Untuk swasembada pangan yang di era Mubarak 90 % impor dari AS, maka Moursi melakukan langkah nyata dengan membangun JALAN DARAT Mesir-Sudan. Jarak tempuh yang biasanya 3 hari, menjadi hanya hitungan jam. Manfaatnya dirasakan nyata, Moursi dapat mengendalikan harga daging SAPI dan GANDUM, dan mengalihkan impor yang dikuasai mafia-mafia Barat dengan mengimpor SAPI dan Gandum dari SUDAN. Makanya AS-Barat berang.

Untuk kemampuan militer, Moursi menjalin hubungan dengan China, Brazil, Turki, Iran, dan Rusia. Makanya AS murka.

Jadi, suka atau tidak, mau atau tidak mau, terasa kental hubungan antara aksi KPK-tuntutan ICW-pernyataan KH. Agiel Siradj, ketua PBNU yang saya yakin tidak mewakili mainstream NU, yang satu persatu bersahutan: Tuduhan KORUPSI SAPI-TERORIS-PAHAM WAHABI. Ingat dalam satu waktu bersamaan! Namun endingya sama: BUBARKAN PKS!

1. Karena ia WAHABI
2. Karena ia cikal bakal teroris hanya karena banyak hapalan quran, suka shalat malam, suka puasa sunnah.
3. Karena ia korupsi SAPI.

Tujuannya jelas, menyingkirkan Islam haraki di perhelatan akbar politik Indonesia. Bahaya laten PKS, sama bahanya dengan bahaya laten MASYUMI.
Afalaa ta'qiluun?

"FAKTA PERSIDANGAN: AF HANYA MENCATUT NAMA LHI, HILMI DAN PKS"

by: @dangtuangku

Analisis persidangan perkara suap kuota impor daging bagian tiga (3).

Persidangan terdakwa arya dan juard effendy bersaudara telah masuk pemeriksaan fakta lanjutan.

Pekan2 lalu jaksa penuntut umum (JPU) membawa bukti cctv di indoguna.

Tujuan JPU utk membuktikan uang suap Rp1 M yg ditangkap KPK dari AF adl uang indoguna.

Bukti lain yg dibawa KPK adalah saksi2 yg mengumpulkan uang itu untuk diserahkan ke AF.

Pendeknya, uang suap Rp1 M itu memang terbukti berasal dari Indoguna.

Setelah itu KPK ingin membuktikan untuk apa uang tersebut. Benarkah utk suap?

JPU KPK membawa saksi pemilik Indoguna Maria Elizabeth dan asosiasi importir daging Elda.

Apa isi kesaksian Maria dan Elda pada persidangan kemarin?

Maria mengaku uang itu diminta AF utk dijadikan sumbangan ke safari dakwah PKS.

Keterangan Maria ini bila tak diperhatikan seksama terkesan memang uang suap itu utk PKS.

Namun bila kita teliti, keterangan bahwa uang suap itu utk PKS diketahui Maria dari AF.

Maria tak mengatakan permintaan sumbangan itu berasal dari LHI atau elit PKS. Tapi hanya pengakuan dari AF.

Disini secara jelas bahwa AF mencatut nama PKS utk mengambil uang dari Indoguna.

Hal sama kita lihat dari isi keterangan saksi Elda yg didatangkan KPK di persidanga arya dan juard.

Elda juga bersaksi bahwa LHI berjanji akan mempertemukan Indoguna dgn Mentan.

Janji itu didengar Elda dlm pertemuan di angus steak house antara elda, maria, AF dan LHI.

Pertemuan itu seperti keterangan Maria digagas oleh Elda bekerjasama dengan AF.

LHI menurut Elda dan Maria datang belakangan. Maria mengatakan AF lalu mengenalkan LHI.

Maria dan Elda juga bersaksi bahwa AF menjanjikan bahwa Ust Hilmi akan bertemu Suswono utk membantu Indoguna.

Maria bersaksi dlm pertemuan itu LHI sebenarnya hanya mendengar sambil menerima telepon. Dia tak dengar janji LHI seperti kata Elda.

Apa yg bisa kita simpulkan dari episode keterangan Maria dan Elda ini?

Tampaknya pertemuan di Angus Steak House ini yg diandalkan KPK untuk membuktikan AF identik dgn LHI. Selain itu juga pertemuan Medan.

Untuk mengganti tidak adanya rekaman sadapan yg berisi instruksi LHI ke AF utk ambil suap.

Ini berarti dugaan kami bahwa KPK tak punya rekaman sadapan yg berisi perintah LHI ke AF utk ambil suap benar adanya.

Apakah pertemuan di Angus Steak House itu sudah menjadi bukti sahih bahwa uang suap Rp1 M itu utk LHI?

Atau apakah sudah membuktikan sepak terjang AF yg menghubungi para importir karena perintah LHI?

Hingga perbuatan AF, menjanjikan kenaikan kuota dan menarik suap dari importir, bisa disamakan sbg perbuatan LHI.

Kesaksian Elda dan Maria soal pertemuan di Angus Steak House (ASH) belum bisa jadi bukti.

Mengapa. Apa yg dibahas dlm pertemuan itu soal masalah data kementan yg menganggap kecukupan produksi lokal keliru.

Maria dan Elda ingin meyakinkan bahwa pengurangan kuota impor yg dilakukan kementan salah.

Maria dan Elda juga ingin meyakinkan bahwa akibat salahnya data mentan tentang kesediaan sapi lokal, daging menjadi langka.

Akibat kelangkaan daging ini, selain harga jadi mahala juga membuat maraknya oplosan daging sapi dengan daging babi.

Kasus ini disebutkan para pertemuan dari importir itu, tentu akan mencoreng muka PKS. Sebab Mentan adalah kader PKS.

Disini terlihat importir dan AF mencoba menarik perhatian LHI sebagai Presiden PKS soal masalah kuota dgn isu babi.

Itu sebabnya, LHI dlm pertemuan itu bilang ke Maria, "ya bawa data yg lengkap dan bicarakan dgn mentan". Ini reaksi yg wajar.

Inilah yg kemudian melatar belakangi pertemuan LHI, Indoguna, Elda, AF dan Suswono di Medan.

Pertemuan Medan ini sudah diketahui media massa saat kasus ini disidik. Isinya adu data seperti tuits kami sebelumnya. Mentan menolak.

Kesimpulannya; pertemuan di Angus Steak House sama dgn pertemuan Medan. Tak bukti LHI ingin membantu kuota naik.

Namun AF menggambarkan ke Indoguna berbeda. Lalu meminta upah dgn alasan PKS.

Sampai disini fakta yg terungkap justru baru sebatas AF mencatut LHI, Hilmi dan PKS.

Sampai disini juga terlihat bukti yg dimiliki KPK sangat lemah. Padahal kesaksian LHI belum diperiksa di persidangan.

Kesaksian LHI yg jadi terdakwa skaligus saksi utk Arya dan Juard Effendy tentu akan kian melemahkan bukti KPK.

Kesimpulan kami: dgn bukti yg disodorkan KPK itu, bila hakimnya jujur akan menyimpulkan tidak ada bukti uang utk LHI. Tapi utk AF.

Pertemuan di Angus Steak House Jakarta dan Medan tak bisa menjadi bukti sepak terjang AF mewakili LHI.

Kami sepakat secara umum kasus suap impor daging ini adalah pencatutan nama yg dilakukan AF yg memanfaatkan kedekatannya dgn LHI.

Sekian tuits kami ini, semoga bermanfaat. Informasi untuk semua.


*sumber: http://chirpstory.com/li/78942

Pakar Hukum: Elit PKS Betul, KPK Tidak Bisa Jerat LHI Dengan UU TPPU

Jika dianalisa secara mendalam, sebenarnya UU TPPU yang dikenakan KPK kepada LHI banyak ditemukan kejanggalan. Karenanya logika yang dibangun oleh elit PKS dan sebagian pakar hukum memang betul, bahwa mestinya KPK tidak bisa menjerat Luthfi Hasan Ishaaq dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena uang yang diberikan Indoguna tidak sampai ke tangan mantan Presiden PKS itu.

“Kalau kita lihat memang seperti itu, belum sampai. Kalau belum sampai, tidak mungkin ada pencucian uang. Logikanya memang demikian,” ujar pakar hukum soal TPPU Yenti Garnasih, Kamis ( 16/5).

Apalagi, Ahmad Fathanah sendiri, yang disebut sebagai kurir dan orang dekat Luthfi Hasan Ishaaq, baru tertangkap tangan Januari lalu. Karena itu tidak mungkin, mobil-mobil yang disita KPK kemarin itu berasal dari suap Indoguna.

“Tetapi itu yang kita lihat dari luar. Kita kan tidak kita tahu apa yang ditemukan KPK. Bagaimana yang sesungguhnya terjadi hanya KPK yang tahu,” jelasnya.

“Dengan menjerat (Luthfi) pakai TPPU dan menyita mobil-mobil itu, seharusnya KPK sudah punya bukti bahwa suap sudah terjadi dan sudah disalurkan. Mobil-mobil itu diduga dibeli dengan hasil kejahatan sekitar impor daging sapi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Juru bicara KPK Johan Budi juga menyatakan, Luthfi disebut tidak menerima uang hanya karena dilihat dari permukaan. Dan ketika dikonfirmasi, Johan Budi selalu menyatakan ‘kita tunggu di pengadilan’.

“Gini deh, jangan bilang dia (LHI) belum terima. Anda kan hanya baca pemberitaan di permukaan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Apakah tuduhan KPK itu terbukti atau tidak, nanti kita paparkan bukti-bukti. Pengadilan lah tempat membuktikan itu,” ungkap Johan, Senin lalu (13/5).

*https://www.facebook.com/prayforall

LPI : SAMBIL MEREM PUN, SUARA PKS TETAP AMAN

Meski saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) "disudutkan" dengan berbagai pemberitaan menyusul dugaan kasus yang melibatkan LHI, suara partai Islam itu diprediksi tidak akan mengalami penurunan signifikan. Demikian terungkap melalui kajian Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menggunakan metode penghitungan Morgens N. Pedersen yang dipadu dengan analisis kualitatif.

Direktur LPI Boni Hargens mengungkapkan, diantara seluruh partai politik peserta pemilu 2004 dan 2009, hanya tiga partai politik yang memiliki kencenderungan untuk mendapatkan suara yang stabil pada pemilu 2014 nanti. Mereka adalah parta-partai yang berbasis pada ideologi dan kader, yakni PDIP, Partai Golkar dan PKS.

"Mereka ini sambil merem tetap aman. Hanya ruang naik turunnya yang berbeda-beda," papar Boni Hargens saat menyampaikan hasil kajian lembaganya di Jakarta, Rabu (15/5).

Hargens menjelaskan, tingkat volatilitas tertinggi dimiliki Partai Demokrat, yaitu 13,4 persen. Besaran angka tersebut menunjukkan besarnya tingkat migrasi yang dimiliki partai yang dikomandani SBY ini, lapor Jawa Pos, Kamis (16/5). Dengan beragam kasus yang menimpa Demokrat, menurut Hargens, partai itu diprediksi akan mengalami penurunan cukup besar akibat ditinggalkan pemilih volatile yang kecewa.

Berbeda dengan Demokrat, meski PKS dihantam isu negatif belakangan ini, kalau pun turun, penurunan suara partai Islam itu tidak akan jauh. Di mana hasil kajian LPI menunjukkan tingkat volatilitas hanya 0,55 persen. [JJ/JP/bersamadakwah.com]

Gambar :
Tingkat volatilitas partai politik (sumber: Jawa Pos edisi 16 Mei 2013)

www.bersamadakwah.comhttp://www.bersamadakwah.com/2013/05/lpi-sambil-merem-pun-suara-pks-tetap.html

"Jangan Gunakan Hukum Sebagai Alat Politik" | Kriminalisasi PKS

Fairy Setiyawan
Jurnalis

Judul di atas, diambil dari pernyataan penutup Prof . Teuku Nasrullah, Pakar Hukum Acara Pidana dalam acara Indonesian Lawyer's Club (ILC), Selasa 14 Mei 2013 dengan tema "Uang Daging Kemana Saja" yang tayang pukul 19.30.

Mengapa seorang pakar hukum sekelas Prof. Nasrullah sampai perlu mengingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan hukum sebagai alat penguasa dalam mencapai keinginan-keingannya? Tentu Prof. Nasrullah, dan kita semua yang mampu melihat dengan jernih, mengetahui bahwa beberapa kasus di negeri ini (termasuk kasus yang saat ini mengaitkan nama mantan Presiden PKS, Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq - LHI) sarat dengan kepentingan penguasa (bisa diartikan partai, bisa diartikan kelompok yang saat ini berkuasa).

Mari sejenak mengurai kekusutan ini...

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Ahmad Fathanah (AF) di Hotel Le Meridien Jakarta tanggal 29 Januari 2013. Dalam OTT tersebut ditemukan uang tunai Rp 1 Miliar yang menurut keterangan AF berasal dari 2 Dirut PT Indoguna Utama dan akan diberikan kepada Ustadz LHI sebagai uang suap/pelicin agar PT Indoguna Utama memperoleh tambahan kuota impor daging sapi dari Kementrian Pertanian.

Sebagai tindak lanjut OTT tersebut, KPK menjemput dan mengenakan status tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi kepada Ustadz LHI. Setidaknya ada 3 pertimbangan KPK dalam menahan Ustadz LHI. Pertimbangan pertama, KPK menganggap ada kemungkinan tersangka akan menghilangkan barang bukti. Kedua, KPK menganggap tersangka memiliki potensi untuk melarikan diri, membuat-mengganggu atau memengaruhi saksi-saksi yang akan diperiksa KPK nantinya. Ketiga, ada kecurigaan bahwa tersangka akan melakukan tindak pidana korupsi lain. Ustadz LHI dijemput KPK di Gedung DPP PKS di Jln. TB Simatupang Jakarta tanggal 30 Januari 2013.

Penyelidikan KPK pun bergulir sangat cepat untuk kasus AF ini. KPK seolah tak ingin kehabisan kesempatan untuk membangun kembali citra positif mereka sebagai penggiat anti korupsi setelah sempat tersandung kasus bocornya sprindik. Saksi-saksi segera dipanggil. Aliran dana dari rekening milik AF dibuka ke publik, sita asset para tersangka dilakukan secara cepat dan dramatik. Media-media nasional pun dilibatkan dalam tiap gerak KPK sehingga info sekecil apapun segera sampai ke publik.

Media pun segera menyambut dengan headline-headline provokatif. Beberapa media bahkan memberi ruang tanggapan dalam baris-baris berita mengenai Ustadz LHI. Bisa dipastikan, ruang-ruang tersebut berisi caci maki kepada PKS. Tak berhenti di situ, ruang media sosial yang semestinya dimanfaatkan untuk menebar kebaikan pun berubah menjadi ajang pelepasan kemarahan publik.

PKS pun bergerak cepat dengan memilih Ustadz Anis Matta sebagai Presiden PKS menggantikan Ustadz LHI. Simpati masyarakat pun kembali membanjir untuk PKS. PKS yang diramalkan hancur karena kasus dugaan suap pada Ustadz LHI pun mampu bangkit kembali. Bahkan lebih kokoh dan solid.

Kenyataan bahwa PKS bertambah kuat, tentu mengkhawatirkan pihak-pihak lawan politik. Mereka memanfaatkan aksi KPK menangani kasus suap impor daging sapi sebagai celah untuk menghancurkan dan menghabisi PKS. Apakah KPK tahu bahwa mereka dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik PKS? Atau KPK menjadikan diri mereka sendiri sebagai alat politik dari penguasa negeri?

Mari kita lihat kejadian berikut..

Ketika akan terjadi sita asset berupa kendaraan yang dicurigai milik Ustadz LHI dan AF di Gedung DPP PKS di Jln. TB Simatupang tanggal 6 Mei 2013, media heboh memberitakan kejadian tersebut sebagai upaya perlawanan dari PKS kepada KPK.. Apa sebabnya media bisa memberitakan seperti itu? Tentu tidak bisa sembarangan menulis berita. Seorang jurnalis, dituntut untuk mengabarkan sebuah berita yang berasal dari narasumber yang jelas identitasnya.

Berita yang dimuat media nasional terkait sita asset merupakan keterangan langsung dari Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Inilah satu contoh keterangan Johan Budi SP : awalnya penyidik KPK akan menyita mobil itu, namun adanya upaya perlawanan, maka mobil itu akhirnya hanya disegel.
(http://nasional.inilah.com/read/detail/1986696/kpk-belum-berhasil-bawa-mobil-yang-disegel#.UZQu2aKeOax)

Disadari atau tidak, pernyataan Johan Budi tadi memicu publik untuk beropini bahwa PKS melakukan perlawanan atas sebuah tindakan berkekuatan hukum yang dilakukan KPK. Dalam kenyataannya, KPK melakukan tindakan tak etis ketika hendak menyita asset berupa kendaraan tersebut (ada bukti video CCTV mengenai hal ini).

Sementara dalam berbagai kesempatan, Wakil SekJen PKS Fahri Hamzah, menegaskan sikap PKS yang sama sekali tidak berkeberatan atas penyegelan dan atau penyitaan asset selama KPK taat pada aturan hukum yang berlaku.

Konflik ini kemudian memicu media berlomba-lomba mempertemukan PKS dan KPK dalam ruang diskusi terbuka. Dari ruang diskusi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa KPK berhak melakukan penyitaan meski tak sesuai dengan SOP (Standar Operation Procedure - Standar Penatalaksanaan Tindakan) dan PKS berhak mengajukan keberatan kepada KPK melalui pra peradilan atau menempuh jalur hukum lainnya.

Puncak diskusi terbuka mengenai konflik sita asset antara KPK dengan PKS dan orang-orang yang dicurigai sebagai sarana pencucian uang AF terjadi dalam Indonesia Lawyers Club Selasa, 14 Mei 2013. Banyak pihak awalnya meramalkan PKS akan tumbang dan hancur dalam diskusi tersebut. Sayangnya, yang terjadi adalah kebalikannya.

Diskusi tersebut justru membuka mata masyarakat bahwa KPK sudah banyak melakukan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Johan Budi, Juru bicara KPK yang hadir saat itu berulang kali menegaskan, bahwa keadilan akan diperoleh saat persidangan. "Biarlah pengadilan yang memutuskan". Pernyataan Johan Budi memicu pertanyaan, "Sebelum di pengadilan, ada di manakah keadilan dan kebenaran itu?"

Betapa tidak, KPK hanya membuka info mengenai aliran dana AF kepada pihak PKS dan kepada perempuan-perempuan cantik yang oleh media sering kali diganti dengan kata "daging mentah". KPK seolah ingin mengaitkan perilaku hedonis AF dengan PKS. Apakah ini adil?

VS, seorang perempuan yang dikaitkan dengan AF turut menceritakan cara KPK menyita mobilnya. "Saya berangkat naik mobil dan pulang hanya membawa kardus-kardus", tutur VS dengan mata berkaca-kaca. "Saya diminta mengembalikan uang yang diberikan Mas Ahmad (Fathanah).. Saya tidak tahu uang itu berasal dari mana. Saya sudah berkali-kali menolak pemberian Mas Ahmad... Saya tidak tahu..". Apakah ini adil?

AA, seorang artis papan atas Indonesia pun keberatan namanya dikaitkan sebagai "perempuan di sekeliling AF". "Saya hanya memiliki kaitan profesional sebagai artis yang akan disewa untuk acara Pilkada oleh AF dan tidak memiliki hubungan pribadi", tandasnya. "Sebagai artis profesional, saya meminta DP untuk jasa saya, karena saya harus menghubungi pihak-pihak lain untuk show seperti menyewa band..", imbuhnya lagi. Meski demikian, AA tak berkeberatan ketika penyidik KPK memintanya mengembalikan uang yang telah menjadi hak-nya tersebut kepada KPK.

Kedua perempuan ini diminta mengembalikan uang pemberian AF, atas dasar dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini tak pelak membuat mereka, para pengacara yang hadir dalam ILC tertawa. Bahkan dengan tegas dan gamblang, Prof. T. Nasrullah menjelaskan soal TPPU menurut pasal 5 UU No. 8 Th. 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menurut beliau selama ini sudah salah diinterpretasikan oleh KPK.. Sebagai akibatnya, banyak orang yang tidak tahu menahu dan terkait dengan tindak pidana AF, terkena imbasnya. Dan ini tentu saja, TIDAK ADIL. Dengan tegas, Prof. T. Nasrullah mengatakan, "Saya pikir, Ayu ini BODOH BENAR kalau dia kembalikan uang ini... Termasuk Vita (VS)..".

"Hukum tidak bergerak dalam terjemahan-terjemahan yang menjerat orang tidak salah" (Prof. T. Nasrullah). Artinya, KPK tidak boleh salah menerjemahkan pasal-pasal UU dalam menjerat tersangka karena itu sama artinya dengan menempatkan hukum pada posisi yang tidak benar. KPK juga harus ingat, dalam hukum mereka adalah policy exector (pelaksana kebijakan), bukanlah policy maker (pembuat kebijakan). Oleh karenanya, KPK harus sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya. "Bila tindakan KPK dianggap sudah melampaui batas kewenangan dan bahkan cenderung sewenang-wenang, KPK bisa dilapokan melalui pra peradilan atau ke polisi", tambah Prof. Nasrullah.

"Ketika penegakan hukum tidak bisa diaudit, ini sudah menjadi luar biasa.." (Prof. T. Nasrullah). Bila KPK adalah penegak hukum dan penggiat anti korupsi, ada baiknya publik ikut mengetahui hasil audit KPK, karena lembaga apapun yang tidak bisa diaudit cenderung rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Sebagai penutup, Prof. T. Nasrullah menambahkan keterangan mengenai pasal 6 ayat 1 dan 2 dalam UU. 8 Th. 2010 tentang TPPU oleh korporasi. "Nah, tindakan apa yang terjadi sekarang dan ramai-ramai, di-cu-ri-ga-i oleh sebagian orang mengarah kepada tuduhan bahwa ada kejahatan korporasi oleh PKS. Oleh sebagian orang dianggap, ini ujung-ujungnya menjegal PKS untuk tampil.. Untuk bisa dibekukan berdasarkan UU Pemilu pada Pemilu 2014. Untuk itu saya katakan, jangan bergerak di luar sistem hukum. Janganlah hukum dijadikan alat politik..", tandasnya.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan keberanian Wasekjen PKS Fahri Hamzah yang dalam pernyataan penutupnya menegaskan bahwa harga demokrasi yang kini dinikmati oleh bangsa Indonesia terlalu mahal untuk dinodai oleh kekuatan lembaga superbody. Untuk itulah, Fahri Hamzah terus menerus secara lantang mengkritisi KPK.

Apakah kita tidak boleh mengkritisi KPK? Tentu boleh.. Tak hanya itu. Kita memiliki hak dan kewajiban untuk terus mengingatkan KPK agar tidak menjadikan hukum dan penegak-penegaknya sebagai alat politik oleh penguasa. ***

*Penulis: @perimerahjambu on twitter

__
Catatan penulis : seusai menyaksikan ILC, beberapa kawan non muslim menelpon dan mengatakan bersimpati pada PKS. Blessing in disguise :)

(Video) FAKTA! Wartawan Mengeroyok dan Memukuli Pengawal Ustadz Hilmi

KRONOLOGI PENGEROYOKAN WARTAWAN TERHADAP TIM PENGAWAL PENGAMANAN USTADZ HILMI AMINUDDIN DI KPK 14 MEI 2013

Ustadz Hilmi (UH) keluar dari ruangan KPK kira-kira pada jam 15.00 WIB. Namun Tim pengamanan tidak bisa menjemput UH dari lobby karena puluhan wartawan sudah memenuhi dan mencegat di depan pintu, sepanjang kiri kanan railing dan di bawah tangga.

Upaya untuk mencari akses jalan alternatif gagal karena UH hanya boleh keluar dari pintu yang sudah dikerubuti wartawan.

Petugas security KPK tidak berusaha mengantisipasi dan mencegah kekacauan, hanya mengantar Ustadz Hilmi sampai railing pintu masuk. Ketika mobil penjemput sudah bersiap di depan pintu, tim pengamanan yang ada di luar berinisiatif membuka kerumunan wartawan, agar UH tidak terdesak dan terbentur kamera dan mikrofon wartawan.

Namun tim pengamanan yang berada di luar kerumunan terhalang puluhan wartawan yang tidak terkendali dan terus merangsek dan mengepung UH. Beberapa wartawan bahkan menerobos railing dan membuat UH semakin terdesak.

UH tertahan dihadang wartawan. Sempat berbicara, direkam, difoto dan disorot kamera. UH dengan susah payah menuruni tangga, namun terus didesak. Akhirnya terjadi saling desak karena tim pengamanan berusaha memberi jalan agar UH sampai ke mobil.

Wartawan semakin provokatif, dengan kata-kata makian maupun dengan tendangan kaki. Mereka juga berteriak copet.copettt. Ada juga yg berteriak "sikaat... hajaar... Apa lu ini bukan markas elu".

Pertanyaan wartawan juga kasar, "Waktu diperiksa, Ustadz Hilimi terkencing-kencing nggak?" Dan pertanyaan2 lain yang menyudutkan.

Kameramen dan fotografer makin kalap menyorotkan kamera sambil beteriak-teriak, menunjuk2, menendang, menyodok dan membenturkan kamera, tripod dan mikrofon kepada tim pengamanan yang berusaha memberi jalan UH


Bbrp orang berbaju batik yang merekam dengan BB juga berteriak-teriak, dicurigai sbg provokator. Tim pengamanan yang mencoba membuka jalan dari belakang wartawan dan berusaha menembus kerumunan namun dipukuli puluhan kali dengan mikrofon maupun dengan kamera.

Tim pengamanan juga terpaksa melompat railing karena ingin menyelamatkan UH. Karena kalo dibiarkan UH bisa jatuh di undak-undakan, atau terbentur kamera dan mikrofon yang semakin merangsek.

Tim pengaman mencoba persuasif, "tolong hoi ini orang tua!" dll. Agar wartawan minggir dan tidak menghalangi pintu mobil. Petugas pengamanan terus berusaha membuka pintu dengan susah payah. Akhirnya pintu bisa dibuka, ustadz masuk mobil dan meninggalkan KPK.

Namun tiba2 terjadi kekacauan. Wartawan melampiaskan kemarahannya secara membabi buta. Seorang anggota tim pengamanan bernama RN dipukul kamera (kena bibir atas), diteriaki, ditendang dan dipukuli puluhan wartawan. RN mengalami luka di bibir atas serta memar di jari tangannya (karena menangkis dan melindungi kepalanya).

RN beberapa kali jatuh terduduk dan melindungi kepalanya. Para wartawan berteriak2 dengan kasar, menyebut anjing dll.

RN lari karena keselamatannya terancam. RN sempat beberapa kali jatuh, ditendang, dipukul dan diinjak-injak. TF berusaha melindungi RN, namun juga kena pukul dan tendangan.

RN diselamatkan dan dilindungi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan dibawa ke pos security Jasa Raharja di samping Gedung KPK. RN didampingi kawan-kawannya dibawa ke Polsek Setiabudi, bukan untuk ditahan tetapi dimintai keterangan dan akan dibantu kalau akan melakukan penuntutan.

Awalnya petugas polisi mengira kalau RN dkk ini adalah aparat. Namun dijelaskan bahwa mereka adalah tim pengamanan PKS. Akhirnya RN dkk diizinkan pulang.

Sempat beredar kabar bahwa yang terjadi adalah wartawan dikeroyok tim pengawal UH. Namun faktanya adalah wartawan sudah menunjukkan puncak kebenciannya dan melakukan tindakan premanisme yang memalukan.

Jakarta, 14 Mei 2013.

*www.kabarpks.com/2013/05/inilah-kronologi-sebenarnya-yang.html

Mengapa PKS Selalu Tertolong Tanpa Sengaja? || Kompasiana

Oleh : Muhammad Gunawan

Melihat ILC (Indonesian Lawyer Club) tadi malam tanggal 15 Mei 2013 membuat saya merinding. Bukan tampilan Fachry Hamzah atau gesture Johan Budi yang kelihatan tertekan, tapi pertanyaan awal Karni Ilyas kepada Johan Budi. Pada awal melihat ILC saya berkata kepada istri ini PKS pasti dihabisin. Apalagi kalau selama ini kita melihat tipologi media termasuk TV One beritanya sering lebih memojokan PKS. Bayangan saya pasti karni Ilyas akan menyerang Narasumber dari PKS yaitu Fachry Hamzah CS, dan itulah tipologi Karni Ilyas selama ini.

Tapi yang luar biasa, ketika Karni Ilyas bertanya kepada Fachry Hamzah dia datar-datar aja, akan tetapi sebaliknya ketika bertanya kepada Johan Budi. Hal ini dimulai ketika Johan Budi diminta untuk member pernyataan, justru Johan Budi menantang agar Karni Ilyas yang mengajukan pertanyaan. Akhrinya karni Ilyas berkata bahwa TPPU harus dimulai dengan penetapan Kejahatan Induk, baru kemudian dikenakan TPPU, Johan Budi ditanya ditanya apa kejahatan induknya, Johan Budi mengatakan bahwa kejatahan dinduk adalah dugaan penyuapan, lho uang belum sampai LHI kok sudah bisa dicuci, menghadapi pertanyaan ini terkesan Johan Budi berbelit-belit dalam bertanya.

Keberanian Karni Ilyas mendesak Johan Budi adalah awal membangkitkan kebenanian beberapa pengamat mengkritisi penggunaan pasal TPPU pada kasus LHI. Yang luar biasa lagi ketika ada pakar TPPU Yeti mencoba membela KPK, justru Karni Ilyas berani bertanya kritis pada pakar tersebut, yang berakibat marahnya pakar tersebut dan pergi meninggalkan acara ILC padahal acara belum selesai.

Keberanian Karni Ilyas dan Fachry Hamzah juga menjadikan Vitalita dan Ayu Azhari menceritakan tindakan penyidik KPK ketika dengan sewenang-wenang mau menyita mereka. Terlihat dari Gesture Johan Budi agak panik mendengar ayu dan Vitalita bernyanyi. Dari ini terlihat bahwa tanpa sengaja ILC menjadi acara yang menguntungkan PKS. Tanpa sengaja TV One memvasitasi PKS menyampaikan pikirannya dan orang lain membela PKS.

Kejadian serupa juga terjadi saat kasus penangkapan LHI. Pidato perdana Ustadz Anis Mata ditayangkan secara live oleh banyak media. Dengan adanya pidato membangkitkan kembali semangat kader yang sempat rontok. Mental kader dengan cepat kembali dan berani berkata ini lho aku PKS. Kejadian ini juga menyentakan banyak orang yang selama ini tidak mengenal PKS. Bahkan ada seorang ustadz yang tadinya anti PKS justru menyatakan mendukung PKS. Penulis sendiri setelah kejadian ini justru bisa membentuk 2 taklim dan 1 liqoh baru. Peserta liqoh justru ada yang dulu ikut kajian di kelompok yang anti PKS. Masih banyak lagi kejadian tak terduga dampak dari pidato yang ditayangkan secara life.

Pertanyaan yang perlu disampaikan adalah apakah ini kebetulan saja. Saya rasa sangat naïf kalau ini adalah kebetulan saja. Saya yakin ini isyarat Allah yang diberikan kepada kader PKS dan orang-orang yang senantiasa berpikir tentang kebenaran yang sejati. Wallahu a’lam

[kompasiana]